Yerevan, Armenia — 22 Oktober 2026

Dunia tidak kekurangan janji untuk menyelamatkan alam. Yang masih dipertanyakan adalah apakah janji tersebut diikuti perubahan nyata dalam cara uang dikumpulkan, dialirkan, dan digunakan. Di COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCBD) di Yerevan, Armenia, persoalan ini kembali menjadi salah satu pertaruhan utama: siapa yang akan membiayai perlindungan biodiversitas, dan siapa yang sesungguhnya akan menikmati manfaatnya?

Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang disepakati pada 2022 menetapkan target memobilisasi setidaknya US$200 miliar per tahun dari seluruh sumber pada 2030. Di dalamnya termasuk peningkatan pendanaan internasional untuk biodiversitas bagi negara berkembang hingga setidaknya US$30 miliar per tahun. Namun, laporan kemajuan global menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan masih jauh dari terpenuhi. Persoalannya bukan hanya kekurangan uang, melainkan juga lambatnya perubahan kebijakan yang justru mendorong kerusakan alam.

Karena itu, agenda resource mobilisation di COP 17 tidak boleh berhenti pada pertanyaan tentang bagaimana menghimpun lebih banyak dana. Kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem keuangan global sedang diubah agar mendukung kehidupan, atau justru sedang mencari cara baru untuk memperoleh keuntungan dari alam?

Dari mobilisasi dana menuju reformasi keuangan
Target 19 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global tidak hanya berbicara tentang penambahan sumber pendanaan. Target ini juga mencakup peningkatan sumber daya publik, swasta, domestik, dan internasional, serta pengurangan insentif dan subsidi yang merugikan biodiversitas sedikitnya US$500 miliar per tahun pada 2030.

Artinya, keberhasilan pendanaan biodiversitas tidak cukup diukur dari banyaknya uang yang masuk ke proyek konservasi. Keberhasilan juga harus dinilai dari kemampuan negara-negara mengubah aliran keuangan yang selama ini mendorong deforestasi, eksploitasi sumber daya, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.

Di sinilah terdapat ketegangan politik yang penting. Ketika pemerintah membicarakan mobilisasi modal swasta, investasi hijau, dan instrumen keuangan inovatif, pembicaraan tentang tanggung jawab negara, subsidi yang merusak alam, serta kewajiban pendanaan internasional tidak boleh dikesampingkan. Kewajiban negara maju berdasarkan Pasal 20 Konvensi Keanekaragaman Hayati tetap menjadi bagian penting dari persoalan ini. Mobilisasi dana dari berbagai sumber tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab pendanaan publik internasional.

Kita tidak bisa menyelesaikan krisis biodiversitas dengan menambah uang untuk konservasi, sementara sistem ekonomi yang merusak biodiversitas tetap berjalan tanpa perubahan mendasar.

Masyarakat yang menjaga alam tidak boleh tertinggal
Ada persoalan lain yang sering tersembunyi di balik angka-angka pendanaan global: siapa yang dapat mengakses uang tersebut?

Masyarakat adat dan komunitas lokal berperan penting dalam menjaga wilayah, mempertahankan pengetahuan ekologis, dan menjalankan praktik konservasi. Namun, pengakuan atas kontribusi mereka belum selalu diikuti akses pendanaan yang memadai atau kewenangan menentukan bagaimana dana digunakan.

Pernyataan ICCA Consortium menjelang COP 17 menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan biodiversitas bukan semata-mata persoalan jumlah uang. Persoalannya juga menyangkut ke mana dana mengalir, siapa yang dapat mengaksesnya, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah pendanaan benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjaga biodiversitas.

Bagi PIKUL, ini merupakan persoalan keadilan yang mendasar. Masyarakat tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai penerima manfaat dari proyek yang dirancang oleh pemerintah, lembaga donor, atau organisasi perantara. Mereka perlu diakui sebagai pemegang hak, pemilik pengetahuan, dan pengambil keputusan atas prioritas pengelolaan wilayahnya, sesuai dengan hak dan tata kelola yang mereka miliki.

Karena itu, akses langsung terhadap pendanaan harus menjadi bagian nyata dari arsitektur keuangan biodiversitas. Mekanisme pendanaan perlu memungkinkan lembaga dan organisasi masyarakat yang sah, termasuk dana yang dikelola masyarakat adat dan komunitas lokal, menerima serta mengelola sumber daya dengan prosedur yang sederhana, transparan, dan akuntabel. Akses langsung bukan sekadar memperpendek jalur administrasi. Ia menyangkut distribusi kekuasaan: siapa yang menentukan prioritas, siapa yang mengendalikan sumber daya, dan pengetahuan siapa yang dianggap penting dalam konservasi.

Jangan menjadikan alam sebagai aset keuangan semata
Di tengah kesenjangan pendanaan, kredit biodiversitas dan berbagai instrumen keuangan inovatif semakin mendapat perhatian. Instrumen tersebut dikembangkan dengan harapan dapat menarik modal tambahan bagi perlindungan dan pemulihan ekosistem. Namun, penambahan instrumen keuangan tidak otomatis menghasilkan keadilan ekologis. Ketika nilai biodiversitas diterjemahkan menjadi aset yang dapat diperdagangkan, terdapat risiko bahwa perlindungan alam semakin ditentukan oleh peluang keuntungan finansial. Wilayah yang memiliki nilai komersial tinggi dapat menarik perhatian investor, sementara ekosistem dan praktik konservasi yang tidak mudah menghasilkan keuntungan pasar berpotensi terabaikan.

Risiko lainnya adalah munculnya mekanisme yang memungkinkan perusahaan mengklaim kontribusi terhadap biodiversitas tanpa mengubah kegiatan bisnis yang merusak alam. Dalam kondisi tertentu, instrumen yang mengatasnamakan konservasi juga dapat meningkatkan tekanan terhadap wilayah masyarakat, membatasi praktik pemanfaatan tradisional, atau memindahkan kendali atas sumber daya kepada pihak luar.

Ini bukan berarti semua pendanaan swasta atau setiap instrumen keuangan inovatif harus ditolak. Yang perlu dipastikan adalah bahwa instrumen tersebut benar-benar menghasilkan manfaat ekologis tambahan, menghormati hak masyarakat, memiliki perlindungan sosial dan lingkungan yang kuat, serta tidak menggantikan kewajiban negara. Konservasi juga tidak harus selalu diterjemahkan menjadi transaksi pasar. Tindakan kolektif masyarakat adat dan komunitas lokal, tata kelola wilayah berbasis komunitas, dan pendekatan nonpasar merupakan bagian penting dari solusi yang diakui dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global.

Nilai dari praktik-praktik tersebut tidak bergantung pada kemampuannya menghasilkan aset yang dapat diperdagangkan.

Menguji keberhasilan COP 17
Keberhasilan negosiasi resource mobilisation di Yerevan perlu diukur melalui perubahan yang lebih mendasar daripada sekadar komitmen menghimpun uang. Pertama, negara-negara harus memperkuat pemenuhan kewajiban pendanaan publik internasional dan memastikan sumber daya yang tersedia bersifat memadai, dapat diprediksi, dan mudah diakses. Kedua, mobilisasi pendanaan harus disertai reformasi terhadap subsidi dan aliran keuangan yang merusak biodiversitas. Pendanaan untuk melindungi alam tidak boleh berjalan beriringan dengan dukungan ekonomi yang terus mendorong kerusakannya. Ketiga, arsitektur pendanaan harus menjamin partisipasi yang bermakna dan akses langsung bagi masyarakat adat serta komunitas lokal, dengan menghormati hak atas wilayah, pengetahuan, dan tata kelola mereka. Keempat, setiap instrumen pendanaan, termasuk instrumen swasta dan berbasis pasar, harus tunduk pada perlindungan hak asasi manusia, integritas ekologis, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Kelima, keberhasilan pendanaan perlu dinilai bukan hanya berdasarkan besarnya dana yang dimobilisasi, tetapi juga berdasarkan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menentukan penggunaannya, dan apakah pendanaan tersebut mengurangi tekanan terhadap alam. COP 17 berlangsung ketika dunia memasuki paruh kedua periode pelaksanaan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global menuju 2030. Waktu untuk mencapai target semakin terbatas. Karena itu, negosiasi di Yerevan harus menghasilkan lebih dari sekadar janji baru.

Keadilan biodiversitas membutuhkan keadilan finansial. Masyarakat yang selama ini menjaga alam tidak boleh terus menanggung beban konservasi tanpa kendali atas sumber daya. Negara tidak boleh mengalihkan kewajibannya kepada pasar. Dan dunia usaha tidak boleh menggunakan pendanaan biodiversitas untuk menghindari tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya.

Pertanyaan terpenting dalam mobilisasi sumber daya bukan hanya berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan untuk menyelamatkan alam. Pertanyaannya adalah apakah uang tersebut mengubah sistem yang menyebabkan kerusakan, memperkuat mereka yang menjaga kehidupan, dan memastikan bahwa perlindungan biodiversitas tidak menjadi sumber ketidakadilan baru.

Sebab, jika uang bertambah tetapi ketimpangan tetap bertahan, kita mungkin sedang membiayai konservasi tanpa benar-benar mengubah penyebab krisis biodiversitas.