Mari kita mulai artikel ini dengan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah. Bagaimana tidak? Di tengah amukan banjir bandang di Sumatera yang menyapu pemukiman, serta kepulan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang setia menjejali paru-paru warga. Istana dengan penuh rasa bangga mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh pesat 5,45% pada paruh pertama tahun 2026. Angka yang fantastis, spektakuler, dan diklaim sebagai rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Tentu saja ini kabar yang sangat menggembirakan. Masalahnya hanya satu: ekonomi siapa sebenarnya yang sedang tumbuh pesat itu? Sebab jika pertanyaan tersebut diajukan kepada para driver ojek online yang terpanggang aspal jalanan, para nelayan yang pulang dengan palka kosong, atau ibu-ibu rumah tangga yang mengelus dada di depan lapak cabai, jawaban yang didapat pasti jauh dari kata seindah angka persentase tersebut.
Laporan riset Greenpeace Indonesia berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah” membedah dongeng manis statistik ini dengan sangat teliti. Di balik narasi keberhasilan ekonomi yang digaungkan dari mimbar-mimbar resmi, rakyat justru sedang sibuk bertahan hidup di tengah biaya harian yang kian meroket dan ancaman kesehatan yang memburuk akibat krisis iklim.
Prestasi Luar Biasa: Mengalihkan Beban Negara ke Pundak Warga
Ada satu pelajaran menarik tentang efisiensi yang diperlihatkan dalam tata kelola krisis saat ini. Ketika iklim global makin kacau dan bencana ekologis datang beruntun, respons kebijakan yang paling menonjol tampaknya adalah membiarkan rakyat melatih “daya lenting” mereka sendiri secara mandiri. Sangat praktis. Negara tidak perlu repot-repot mengeluarkan anggaran besar untuk perlindungan sosial jika rakyatnya bisa dipaksa menjadi super mandiri.
Riset Greenpeace Indonesia di wilayah Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul mencatat betapa kreatifnya masyarakat dalam menghadapi efek domino krisis iklim. Sebanyak 41% responden melaporkan bahwa dampak paling parah dari krisis iklim menghantam pola konsumsi dan harga pangan mereka, sementara 39% lainnya mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan.
Lalu apa yang dilakukan rakyat ketika harga bahan pokok melambung tinggi akibat gagal panen dan gangguan cuaca ekstrem? Mereka beradaptasi secara ajaib tanpa perlu mengganggu kenyamanan para pembuat kebijakan:
- Inovasi Diet Dipaksa: Sebanyak 57,34% responden memilih memangkas konsumsi harian demi menghemat Rp50.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Sebuah metode “diet hemat” yang sangat efektif, walau harus mengorbankan asupan gizi keluarga.
- Kerja Tanpa Henti: Sebanyak 56,79% responden terpaksa mengambil pekerjaan sampingan atau memeras keringat di usaha baru demi mendapatkan tambahan Rp500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan.
- Pertanian Otodidak: Sebanyak 38,78% responden terpaksa menyulap pekarangan rumah menjadi kebun dadakan untuk menghemat biaya belanja Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
- Peternak Mandiri: Sebanyak 17,73% responden bahkan memproduksi sendiri telur atau sayuran mereka demi menghasilkan atau menghemat beberapa ratus ribu rupiah.
Sungguh sebuah pemandangan yang mengagumkan dari daya tahan rakyat. Namun, di balik narasi pujian atas “ketahanan masyarakat” ini, tersembunyi kenyataan yang getir: rakyat dipaksa bertindak sebagai menteri keuangan, menteri pertanian, sekaligus menteri sosial bagi rumah tangga mereka sendiri.
Solusi Ajaib: Inflasi Pangan dan Pemangkasan Anggaran Bencana
Keajaiban kebijakan tidak berhenti di situ. Di saat rakyat berjuang keras agar dapur mereka tetap mengepul, alokasi anggaran negara justru dialokasikan ke program-program megah yang justru makin menyulitkan posisi rakyat. Program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang sebagai solusi penyelesaian masalah gizi, dalam praktiknya justru berisiko ikut memicu gejolak harga pangan di pasar akibat besarnya penyerapan bahan baku secara mendadak tanpa kesiapan rantai pasok yang matang.
Di sisi lain, saat bencana ekologis akibat krisis iklim makin rutin menyapa dari ujung barat hingga timur nusantara, anggaran penanggulangan bencana justru mengalami pemangkasan. Logikanya sungguh luar biasa: semakin banyak bencana yang terjadi, semakin sedikit anggaran yang disiapkan. Jika rumah Anda terendam banjir bandang atau paru-paru anak Anda dipenuhi asap karhutla, bersabarlah. Anda tidak hanya harus membayar biaya perbaikan rumah dan obat-obatan dari dompet sendiri, tetapi juga harus tetap tersenyum melihat statistik pertumbuhan ekonomi negara yang katanya meroket tajam.
Tagihan Kesehatan yang Harus Dibayar Sendiri
Krisis iklim sering kali dibahas dengan bahasa yang sangat akademis dan elegan dalam seminar-seminar internasional. Namun bagi masyarakat kelas pekerja di Indonesia, krisis iklim berbicara dalam bahasa yang sangat sederhana: penyakit dan krisis dompet.
Pekerja informal seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas merupakan contoh nyata korban dari ilusi pertumbuhan ini. Mereka dipaksa bertaruh dengan nyawa di bawah sengatan gelombang panas yang membakar atau guyuran hujan ekstrem yang memicu banjir saban hari. Mengalami heat stroke, dehidrasi, atau penyakit saluran pernapasan bukan lagi risiko kerja, melainkan kepastian harian.
Ketika kabut asap karhutla mengepul berturut-turut, ribuan warga terjangkit ISPA dan gangguan paru-paru. Dalam situasi ini, siapakah yang membiayai pengobatan mereka? Tentu saja warga itu sendiri. Pemerintah sibuk memamerkan angka ekspor dan investasi, sementara rakyat membiayai sendiri dampak buruk dari eksploitasi alam yang dilakukan atas nama “pembangunan” tersebut.
Kombinasi antara penurunan kualitas gizi akibat harga bahan pokok yang mahal dan peningkatan risiko penyakit akibat cuaca ekstrem menciptakan bom waktu bagi kesehatan publik. Namun tenang saja, selama angka pertumbuhan ekonomi masih bisa dipajang dengan indah di atas panggung pidato, hal-hal “kecil” seperti kesehatan paru-paru rakyat tentu bisa digeser ke urutan prioritas kesekian.
Saatnya Berhenti Menjual Angka Semu
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus mulai menyadari bahwa retorika manis dan deretan angka statistik tidak bisa mengenyangkan perut rakyat yang lapar, juga tidak bisa menyembuhkan paru-paru yang terpapar kabut asap.
Mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara membiarkan eksploitasi lingkungan berlangsung ugal-ugalan adalah bentuk kepemimpinan yang sangat tidak bertanggung jawab. Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan bencana ekologis dan memaksa rakyatnya membiayai sendiri dampak kerusakannya bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah kegagalan sistemik.
Jika pemerintah memang benar-benar bekerja untuk rakyat dan bukan sekadar untuk sekelompok pemegang modal, maka langkah-langkah darurat berikut harus segera dilakukan tanpa menunda waktu lagi:
- Jujur Melihat Realitas: Hentikan berlindung di balik persentase pertumbuhan ekonomi makro dan mulailah melihat kondisi riil daya beli serta kesehatan masyarakat di lapangan.
- Ubah Haluan Energi dan Pangan: Hentikan proyek-proyek merusak lingkungan dan mulailah fokus pada kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal serta transisi energi bersih yang berkeadilan.
- Prioritaskan Anggaran Keselamatan Rakyat: Alokasikan anggaran negara secara memadai untuk mitigasi bencana dan jaring pengaman kesehatan publik, bukan malah memangkasnya demi program-program populis yang memicu inflasi.
- Lindungi Pekerja Rentan: Buat regulasi dan jaminan perlindungan sosial-kesehatan yang nyata bagi pekerja informal yang menjadi benteng terdepan terdampak krisis iklim.
Rakyat Indonesia sudah sangat lelah menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Sudah saatnya pemerintah membuktikan klaim kerjanya: bukan dengan menambah beban hidup warga, melainkan dengan benar-benar hadir menangani krisis iklim secara serius dan menurunkan biaya hidup yang kian tak terjangkau.

