Penetapan kawasan hutan dan taman nasional di Indonesia tidak selalu berjalan seiring dengan pengakuan terhadap ruang hidup masyarakat yang telah lebih dahulu ada.
Di sejumlah wilayah, desa definitif, permukiman, kebun, tempat ritual adat, dan ladang garapan warga, justru berhadapan dengan batas kawasan konservasi yang ditetapkan negara. Ketika proses penataan batas tidak melibatkan masyarakat dan riwayat penguasaan tanah tidak diperiksa secara memadai, kebijakan perlindungan hutan berpotensi melahirkan konflik tenurial. Masyarakat yang telah bergantung pada tanah selama beberapa generasi pun dapat menghadapi ketidakpastian atas ruang hidupnya sendiri.
Persoalan ini bukan sekadar kekhawatiran masyarakat. Penelitian Aneng, Barkey, dan Salam (2021) mengenai konflik tenurial di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara, menemukan adanya persoalan tata batas yang bersinggungan dengan permukiman dan lahan pertanian warga di Pulau Mantehage. Penelitian tersebut mencatat penolakan masyarakat di Desa Buhias, Bango, dan Tinongko terhadap proses penataan batas pada 2018 karena masih terdapat klaim penguasaan tanah di dalam kawasan taman nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan batas kawasan konservasi dapat memicu konflik ketika berhadapan dengan sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat. .
Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur (NTT), perubahan status kawasan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau pada September 2024 melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 946 Tahun 2024 mengubah cakupan kawasan konservasi di wilayah Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Kupang. Sebelum perubahan fungsi, Cagar Alam Mutis Timau memiliki luas sekitar 12.315,61 hektare, sedangkan kawasan hutan lindung seluas sekitar 66.473,84 hektar turut diubah fungsinya menjadi taman nasional. Dengan demikian, total luas Taman Nasional Mutis Timau mencapai sekitar 78.789 hektar. Perubahan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat adat terhadap keberlanjutan ruang hidup dan pengakuan hak-hak adat mereka, terutama karena kawasan tersebut mencakup wilayah yang telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk bermukim, berkebun, menggembala, dan menjalankan ritual adat.
Dalam proses penetapan dan pengelolaan kawasan, masyarakat menilai keterlibatan mereka belum memadai, termasuk pelibatan struktur sosial adat seperti Usif atau raja, Amaf-amaf, Meo, Mafefa, dan Tobe, beserta Feotnai/Uisfeto (perempuan adat) dan warga masyarakat adat. Sosialisasi yang dinilai tidak menjangkau masyarakat hingga tingkat tapak turut memicu ketidakpahaman terhadap batas dan zonasi taman nasional. Kekhawatiran atas pembatasan akses terhadap kebun, hutan, batu marga, tempat ritual, dan wilayah kelola tradisional kemudian mendorong penolakan serta demonstrasi warga dari sekitar 15 desa, dan sejumlah wilayah di TTU.
Persoalan juga muncul ketika aktivitas penghidupan tradisional masyarakat berhadapan dengan penegakan aturan kawasan konservasi. Dalam temuan investigasi dan advokasi yang dilakukan Yayasan PIKUL, terdapat laporan mengenai tindakan Polisi Kehutanan terhadap warga yang mengelola kebun yang sudah digarap secara turun-temurun, termasuk penangkapan salah satu masyarakat bersama anaknya serta penyitaan kapak dan parang. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa penetapan kawasan konservasi dapat membatasi praktik pengelolaan ruang hidup yang telah berlangsung jauh sebelum perubahan status kawasan. Karena itu, penyelesaian konflik Mutis Timau tidak cukup hanya melalui pemberian akses kelola atau skema reforma agraria yang berorientasi pada tanah fisik. Pengakuan terhadap wilayah adat dan hak ulayat, termasuk Fautkanaf (batu marga), Oekanaf (mata air marga), dan Haukanaf (pohon marga) yang diwariskan lintas generasi, bersama pusat-pusat ritual yang menghubungkan identitas masyarakat dengan tanah, air, batu, dan pepohonan, juga perlu menjadi bagian dari penyelesaian.
Karena itu, konflik tenurial di kawasan hutan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meminta masyarakat menyesuaikan diri terhadap batas yang telah ditetapkan atau sekedar melalui skema pemberian “izin akses” atau izin pemanfaatan sementara (seperti Perhutanan Sosial). Negara perlu membuka kembali riwayat penetapan kawasan, memeriksa bukti penguasaan tanah, dan memastikan proses tata batas berlangsung secara transparan serta partisipatif. Bagi NTT, persoalan ini menjadi penting karena tanah bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan keberlanjutan masyarakat adat. Penyelesaian yang adil harus mampu membedakan kebutuhan perlindungan ekosistem dari persoalan hak atas tanah, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terbukti memiliki dasar penguasaan yang sah.
Dalam konteks inilah, reforma agraria harus ditempatkan sebagai instrumen korektif terhadap struktur penguasaan sumber agraria yang timpang. Reforma agraria membuka jalan bagi penyelesaian konflik yang tidak berhenti pada pemberian izin akses atau pemanfaatan sementara, tetapi juga menyediakan mekanisme koreksi atas tumpang tindih kawasan, pembaruan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber agraria. Reforma agraria seharusnya menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa desa, permukiman, dan ladang masyarakat yang terbukti memiliki dasar penguasaan yang sah memperoleh penyelesaian hukum yang jelas, termasuk melalui pelepasan kawasan hutan dan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghadapi konflik tenurial, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah izin kelola atau luas wilayah yang masuk dalam program pemerintah. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah konflik yang mereka hadapi benar-benar diselesaikan, apakah status tanah menjadi jelas, dan apakah hak masyarakat yang terbukti sah memperoleh pengakuan hukum. Tanpa itu, reforma agraria berisiko hanya mengubah cara masyarakat mengakses tanah, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar tentang siapa yang berhak menguasainya.
Karena itu, penyelesaian konflik perlu bergerak melampaui pendekatan yang sekadar mengatur pemanfaatan kawasan. Untuk tanah yang memenuhi ketentuan sebagai objek reforma agraria, penyelesaian dapat mencakup pelepasan kawasan hutan, penetapan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan pemberian hak atas tanah sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, wilayah yang dikuasai secara komunal membutuhkan bentuk pengakuan yang sesuai dengan karakter penguasaannya, termasuk pengakuan hak bersama atau hak masyarakat hukum adat. Adapun wilayah yang perlu dipertahankan sebagai kawasan konservasi memerlukan mekanisme penyelesaian yang mampu memperhitungkan hak dan kepentingan masyarakat sejauh dimungkinkan oleh hukum, tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem.
Pembedaan ini penting agar reforma agraria tidak justru melahirkan persoalan baru. Sertifikasi individual, misalnya, belum tentu menjadi jawaban bagi wilayah yang selama beberapa generasi dikelola bersama. Sebaliknya, pengakuan wilayah adat juga harus disertai kepastian batas, tata kelola, dan perlindungan hak komunitas. Negara perlu memastikan bahwa bentuk penyelesaian ditentukan melalui pemeriksaan sejarah penguasaan tanah, bukti yang dimiliki masyarakat, kondisi ekologis, serta kebutuhan komunitas, bukan semata-mata berdasarkan skema administratif yang paling mudah dilaksanakan.
Dalam konteks Taman Nasional Mutis Timau, persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan masyarakat adat dengan wilayah yang menjadi bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Fautkanaf atau batu marga, Oekanaf atau mata air marga, Haukanaf atau pohon marga, serta tempat ritual dan wilayah pemanfaatan tradisional bukan sekadar penanda geografis. Unsur-unsur tersebut menyimpan sejarah penguasaan, pengetahuan lokal, dan hubungan antar generasi yang perlu diperhitungkan dalam pemeriksaan konflik. Peta kawasan yang tidak mencatat hubungan tersebut berisiko memberikan gambaran yang tidak utuh mengenai sejarah penggunaan dan arti suatu wilayah bagi masyarakat.
Dari sini, sejumlah pertanyaan perlu diajukan kepada negara. Ketika suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan hutan atau kawasan konservasi, sejauh mana sejarah penguasaan dan keberadaan masyarakat yang telah lebih dahulu hidup di sana benar-benar diperiksa? Jika masyarakat memiliki bukti bahwa tanah telah dikelola secara turun-temurun, mekanisme apa yang menjamin bukti tersebut dipertimbangkan, diakui, dan difasilitasi secara adil?
Penyelesaian konflik juga tidak boleh hanya membebankan pembuktian kepada warga, sementara dokumen penetapan kawasan, peta batas, dan dasar pengambilan keputusan berada dalam penguasaan negara. Proses penyelesaian harus transparan, partisipatif, dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan bukti serta menggugat keputusan yang merugikan hak mereka melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Pada akhirnya, reforma agraria di NTT menghadapi ujian yang lebih mendasar daripada sekadar menjalankan program dan memenuhi target luasan. Ujiannya terletak pada keberanian negara memeriksa kembali klaim penguasaan atas tanah, mengakui sejarah hidup masyarakat, serta membedakan antara kebutuhan perlindungan ekosistem dan persoalan hak atas tanah yang belum diselesaikan. Perlindungan hutan dan pemulihan hak masyarakat tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan. Keduanya justru membutuhkan penyelesaian yang adil, berbasis bukti, dan menghormati keberadaan masyarakat yang selama ini hidup bersama wilayah tersebut.
Bagi masyarakat adat di Mutis Timau dan komunitas lain yang menghadapi konflik tenurial, reforma agraria seharusnya menjadi jalan untuk memperoleh kepastian, bukan sekadar bentuk baru pengaturan akses terhadap ruang hidup mereka. Sebab, jika masyarakat tetap tidak memiliki hak atas tanah yang telah mereka kelola selama beberapa generasi, konflik terus berulang, dan hak mereka tidak memperoleh pengakuan yang semestinya, lalu apa yang sesungguhnya telah dipulihkan oleh reforma agraria?
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan https://bbksdantt.ksdae.kehutanan.go.id/kawasan/show/?kawasan=mutis-timau&utm

