Film Pesta Babi bukan sekadar tontonan biasa. Kita diajak melihat sebuah kritik tajam yang mempertanyakan sejauh mana pembangunan datang dengan bahasa kesejahteraan, tetapi bergerak seperti mesin pengambil ruang hidup.
Dengan tajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale mengangkat perjuangan masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN). Data yang muncul di film menunjukkan sekitar 2,5 juta hektar hutan di Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel dialokasikan untuk proyek pangan dan energi nasional: 1,3 juta hektar untuk sawah, 560 ribu hektar perkebunan tebu dan bioetanol, 400 ribu hektar sawit, serta 380 ribu hektar peternakan. Rawa dibuka, hutan adat hilang, sungai berubah, dan masyarakat dipaksa menyaksikan tanah leluhur mereka diukur sebagai aset produksi.
“Papua bukan tanah kosong.” Kalimat itu terus muncul dalam film seperti perlawanan terhadap cara negara memandang tanah Papua. Sebab kenyataannya, masyarakat adat yang hidup turun-temurun di sana justru tidak dilibatkan secara utuh dalam pengambilan keputusan. Pada Mei 2024, Jhonlin Group menurunkan sekitar 2.000 unit ekskavator di Distrik Ilwayab, Merauke, untuk membuka lahan dan membangun jalan sepanjang 135 kilometer. Bersamaan dengan itu, pembangunan pos dan markas TNI berlangsung masif di wilayah sekitar proyek. Bagi masyarakat, kehadiran aparat tidak terasa netral. Ia hadir bersama rasa takut: intimidasi, pembatasan ruang gerak, hingga ancaman kekerasan terhadap warga yang menolak proyek.
Yang mengganggu dari situasi ini bukan hanya pembukaan hutannya, tetapi keyakinan bahwa pembangunan selalu dianggap benar meskipun menghancurkan kemampuan masyarakat bertahan hidup dari lingkungannya sendiri. Hasil riset Titik Nol Keadilan Iklim: Potret Komunitas Rentan di Balik Ambisi Proyek “Strategis” (2025), menunjukkan sebanyak 11 daerah di Indonesia Timur terkena maladaptasi. Ketika proyek yang diklaim sebagai solusi krisis justru menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat lokal. Pembangunan tidak memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi perubahan iklim, tetapi malah memutus hubungan mereka dengan tanah, air, dan sumber pangan yang selama ini menopang hidup.
Maladaptasi di Balik Janji Ketahanan dan Investasi
Pola serupa terlihat di Desa Je’o Du’a, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, NTT. Dari 2016 hingga 2018, desa ini menjadi lokasi Proyek Pangan Nasional berupa pencetakan sawah yang dikerjakan TNI AD. Target proyek mencapai 42 hektar, tetapi hanya sekitar 14 hektar yang berhasil dicetak dan sebagian besar tidak dapat digunakan karena tidak adanya irigasi serta kondisi tanah yang tidak rata. Lahan yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat dibuka begitu saja, menyebabkan hilangnya habitat satwa lokal seperti landak dan babi hutan. Konflik sosial pun muncul antara Mosalaki dan masyarakat penggarap karena lahan yang dibuka akhirnya terbengkalai.
Padahal sebelum berbagai proyek pangan masuk, masyarakat Je’o Du’a memiliki sistem pangan yang jauh lebih lentur terhadap kondisi iklim lokal. Sebelum 1970-an, masyarakat setempat mengenal sekitar 145 jenis pangan lokal yang menyesuaikan diri dengan musim kering NTT. Namun kebijakan pertanian pemerintah pada masa Orde Baru mendorong masyarakat meninggalkan tanaman pangan lokal dan beralih pada tanaman komoditas seperti kopi, kemiri, dan cengkeh. Perlahan masyarakat menjadi bergantung pada beras dari luar desa. Ketika El Nino datang pada 2016 dan memicu kekeringan panjang, kerentanan itu terlihat jelas: gagal panen meningkat, sumber air menurun, dan produksi pertanian terus merosot dalam sepuluh tahun terakhir.
Perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Dulu mereka berperan menjaga benih lokal dan mengelola pangan keluarga. Tetapi ketika konsep pangan dipersempit menjadi beras dan komoditas pasar, ruang pengetahuan perempuan ikut menyusut. Pengetahuan lokal tentang pangan yang selama puluhan tahun membantu masyarakat beradaptasi terhadap iklim perlahan hilang. Pembangunan yang seharusnya memperkuat ketahanan pangan justru menghancurkan fondasi ketahanan itu sendiri.
Pola serupa muncul di Mandalika, Lombok Tengah. Proyek KEK Mandalika yang diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 dipromosikan sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun dibalik sirkuit internasional dan sorotan MotoGP, ada warga Desa Kuta, Mertak, Sukadana, dan Sengkol yang kehilangan akses terhadap pantai, lahan pertanian, hingga wilayah tangkap nelayan. Sebanyak 229 kepala keluarga petani dan nelayan rumput laut pernah menolak proyek tersebut karena ruang hidup mereka menyempit. Hingga 2024, masih ada warga yang bertahan di sekitar kawasan sirkuit meskipun menghadapi ancaman penggusuran dan penjagaan aparat keamanan selama event besar berlangsung.
Kesimpulan: Siapa yang Kenyang di Meja Perjamuan?
Dari Papua, Lombok, hingga Ende, pola yang terlihat sebenarnya sama: pembangunan datang dari atas, diputuskan oleh negara dan elite lokal, lalu masyarakat diminta menyesuaikan diri meskipun kehilangan ruang hidupnya. Hutan dianggap cadangan lahan, rawa dianggap area kosong, dan desa diperlakukan sebagai lokasi proyek. Ketika masyarakat kehilangan tanah, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk bertahan menghadapi krisis iklim, krisis pangan, dan ketidakpastian ekonomi.
Di titik itu, Pesta Babi terasa bukan lagi sekadar film dokumenter. Ia seperti peringatan. Bahwa pesta pembangunan yang terus dirayakan hari ini sering kali berdiri di atas kerusakan yang ditanggung masyarakat lokal. Dan pertanyaan yang tersisa setelah film selesai mungkin sederhana : Jika pembangunan terus membutuhkan korban agar terlihat berhasil, sebenarnya siapa yang sedang disejahterakan?. (Melati/Pikul)
Referensi:
- Laksono, Dandhy Dwi & Cypri Paju Dale. Pesta Babi. Watchdoc, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace, 2026.
- Yayasan PIKUL. Titik Nol Keadilan Iklim: Potret Komunitas Rentan di Balik Ambisi Proyek “Strategis”. Kupang: Yayasan PIKUL, 2025. Publikasi
