Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sudah berjalan 100 hari. Banyak hal yang jadi sorotan, mulai dari rencana buka jutaan hektar sawah dan lahan tebu di Papua, kebijakan pajak baru, hingga Indonesia yang masuk ke BRICS. Tapi di tengah berbagai gebrakan itu, gimana nasib kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas?
Akses Layanan Dasar Masih Sulit
Layanan dasar seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan KIA adalah hak semua warga negara. Sayangnya, banyak penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkannya karena berbagai kendala, mulai dari fasilitas yang gak ramah, kurangnya sosialisasi, hingga stigma masyarakat.
Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Kupang, dari 713 penyandang disabilitas yang terdata, hampir 50% belum punya dokumen kependudukan lengkap. Misalnya ada pada 6 desa mitra PIKUL di Kecamatan Amfoang:
- KTP: Baru 32,4% yang punya
- KK: Baru 36,4% yang punya
- Akta Kelahiran: Baru 4,3% yang punya
- KIA: Hanya 1,5% yang punya
Padahal, tanpa dokumen ini, mereka jadi sulit mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial (Sumber: Laporan PIKUL 2025).
Masalah Bukan Cuma Data, Tapi Juga Stigma
Banyak penyandang disabilitas yang gak diakui keluarganya atau dianggap gak butuh dokumen kependudukan. Contohnya, Ketua PERSANI NTT, Serafina Bete, menceritakan ada kasus orang tua yang gak mau mengurus identitas anaknya karena malu. Akhirnya, butuh advokasi panjang biar anak itu bisa diakui dan mendapat haknya (Sumber: Wawancara Serafina Bete, Ketua PERSANI NTT).
Janji Pemerintah, Realisasi Masih Ditunggu
Dalam program Asta Cita, Prabowo-Gibran janji bakal fokus pada inklusivitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Rencananya, pemerintah bakal mempercepat aturan, membangun fasilitas yang lebih ramah, dan memperluas akses pendidikan serta pekerjaan.
Tapi, sampai sekarang belum ada kebijakan konkret yang langsung menyentuh penyandang disabilitas. Apakah janji ini akan terwujud? Masyarakat masih menunggu aksi nyata (Sumber: Asta Cita Prabowo-Gibran 2024).
Solusi: Bukan Hanya Bantuan, Tapi Pemberdayaan
Yulianus Wallu dari PERTUNI NTT bilang bahwa penyandang disabilitas gak cuma butuh bantuan, tapi juga kesempatan untuk mandiri. Gak mungkin mereka hanya mengandalkan bantuan pemerintah seumur hidup. Pendidikan, akses kerja, dan perubahan stigma jauh lebih penting untuk masa depan mereka (Sumber: Wawancara Yulianus Wallu, PERTUNI NTT).
Kesimpulan
Pemerintah masih punya waktu buat perbaiki kekurangan ini. Jika serius dengan janji inklusivitas, mereka harus turun langsung, mendata dengan benar, membangun fasilitas yang layak, dan memastikan penyandang disabilitas benar-benar mendapatkan hak mereka. Karena keadilan sosial bukan cuma soal angka, tapi juga soal pengakuan dan kesempatan yang setara bagi semua.
Sumber: Pikul.id
