Perubahan Iklim menjadi permasalahan global yang menuntut aksi nyata dan seluruh negara di dunia. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan panjang garis pantai 108.000 km serta
Pada 28 Juni 2024, Sebanyak 32 Organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bekerja di isu krisis iklim menulis surat terbuka kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris 2015 dan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan. Dalam upayanya mencapai target emisi yang ditetapkan dalam
Kupang, 23 Januari 2024 “Tema debat yang diusung dalam debat keempat sama sekali luput dari isu pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini jelas terlihat bahwa
Produksi dan konsumsi pangan lokal yang beraneka ragam merupakan strategi pemenuhan pangan yang sejak lama dilakukan oleh umumnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, yang hingga
Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan terkait dengan sistem pangan lokal (produksi, perdagangan dan konsumsi) di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui peta permasalahan
Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan terkait dengan sistem pangan lokal (produksi, perdagangan dan konsumsi) di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui peta
Kedaulatan Pangan: Antara Kebijakan dan Konsumsi yang tidak “Nasionalis” Selengkapnya silakan akses ebook Disini.
Buku “Bercermin di Semau” mencoba menjabarkan Sebuah Interpretasi Intervensi Ketahanan Sosial Ekologis di Pulau Kecil. Bagaimana Semau bekerja untuk ketahanan sosial-ekologi bentang alamnya? Bagaimana masyarakat
Panduan ini berfokus pada kebutuhan khusus yang dimiliki kelompok difabel netra, difabel tuli, difabel intelektual, dan kelompok lansia untuk menerima dan mengolah informasi. Panduan ini
Buku ini menguraikan permasalahan masyarakat pemilik sumber daya alam yang selama ini mengelola lingkungannya untuk kehidupan dirinya dan generasi penerus yang berhadapan dengan kekuatan luar
Buku ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan latihan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, NGO/LSM, dunia usaha, dan pihak-pihak terkait yang
