Awal Mula Berdirinya dan Tiga Tuntutan Politik untuk Masa Depan yang Lebih Adil
Perubahan iklim bukanlah sekadar isu global yang jauh dari kehidupan sehari-hari; bagi masyarakat pesisir Kota Kupang, perubahan iklim adalah realitas pahit yang mengancam mata pencaharian dan tempat tinggal mereka. Bencana Badai Seroja pada tahun 2021 menjadi titik balik yang menggarisbawahi kerentanan ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, lahirlah sebuah inisiatif yang berani: Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang adalah salah satu Komunitas nelayan yang dibentuk oleh Koalisi SIPIL yang terdiri dari Yayasan Koaksi Indonesia dan Yayasan PIKUL dibawah program VCA (Voices for Just Climate Action). Komunitas Majelis Nelayan Bersatu terbentuk pada 12 Mei 2022. Filosofi Majelis Nelayan Bersatu adalah organisasi nelayan yang tercetus karena tidak adanya pelibatan bermakna nelayan, dalam segala proses pembangunan fisik maupun non fisik di kawasan pesisir. Sehingga Majelis Nelayan Bersatu diharapkan bisa menjadi wadah perjuangan advokasi, serta dapat menggabungkan suara nelayan tradisional dan skala kecil dalam memperjuangkan tuntutan politik bersama. Dalam menemukan tuntutan politik ini, mereka melewati proses yang cukup panjang. Dimulai dengan tahapan visioning untuk memotret serta melihat permasalahan masa lalu yang urgent, tidak bisa disepelekan dan harus segera tertangani. Pemetaan masalah yang ditemukan kemudian dijadikan acuan visi bersama untuk dicapai di masa depan. Dari beragam isu yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan nelayan per kelurahan, dipilihlah 3 isu prioritas yang dirasakan menyeluruh dan merepresentasikan permasalahan yang sama pada 7 kelurahan pesisir di Kota Kupang.
Adapun 3 tuntutan politik Majelis Nelayan Bersatu yang berhasil dipetakan dan menjadi isu prioritas bersama, antara lain :
- Pembangunan Pemecah Gelombang: Mendorong pembangunan pemecah gelombang di sepanjang pesisir Kota Kupang sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Infrastruktur ini krusial untuk melindungi permukiman dan aset nelayan dari ancaman gelombang pasang dan badai.
- Asuransi Aset Nelayan: Menyediakan asuransi aset sebagai bentuk manajemen risiko. Asuransi ini sangat penting untuk melindungi perahu, mesin, alat tangkap, dan aset produktif lainnya dari kerusakan akibat bencana iklim, yang sering kali memicu krisis finansial bagi nelayan.
- Akses Pinjaman Tanpa Jaminan: Mendorong akses pinjaman tanpa agunan bagi nelayan yang terkena dampak perubahan iklim. Tuntutan ini lahir dari pengalaman pahit pasca-Badai Seroja, di mana banyak nelayan terjerat hutang rentenir akibat ketiadaan modal untuk memulihkan usaha mereka. Skema pembiayaan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan mencegah nelayan beralih profesi.
Tuntutan majelis nelayan bersatu sangat spesifik isu perubahan iklim, karena mereka adalah korban dari dampak Badai Seroja yang terjadi di Kota Kupang pada tahun 2021 lalu. Menurut mereka, masyarakat pesisir nantinya yang akan menanggung dampak paling berat jika badai serupa terjadi kembali. Diwaktu yang sama tidak saja kerusakan rumah yang harus ditanggung, tetapi juga kerusakan bahkan kehilangan armada, alat tangkap, alat budidaya, mesin dan alat produktif lainnya bagi penghidupan mereka. Hingga berakhirnya seroja mereka masih tak kunjung mampu untuk bangkit. Ketiadaan modal menjadi pemicu utama. Kehabisan uang menjadi penyebab mereka harus menambah hutang ke rentenir, untuk membantu mempercepat proses pemulihan hidup. Alih-alih bangkit dan kembali ke laut, banyak dari mereka justru memilih beralih profesi, pada pekerjaan yang tidak memerlukan modal dan minim resiko.
Permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah, di dalam menyediakan skema pembiayaan tanpa agunan, untuk membekali proses pemulihan masyarakat pesisir setelah bencana. Selain itu juga pembangunan di sepanjang pesisir harusnya bisa menjawab tantangan perubahan iklim, yang kian masif dan mengancam kehidupan mereka. Pelibatan bermakna dan mengakomodir suara mereka, mutlak menjadi pilihan di dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya Majelis Nelayan Bersatu harus membangun misi perjuangan, agar tuntutan politik bersama ini menjadi wacana mainstream yang ditargetkan hingga tahun 2024. Baik saat pemilu ataupun pergantian kekuasaan pada rezim yang baru. Lebih daripada itu, mereka juga harus memastikan tuntutan politik tersebut dapat masuk ke dalam agenda kebijakan prioritas daerah, baik oleh Gubernur ataupun DPRD yang terpilih. Majelis Nelayan harus mengawal dan memastikan tuntutan politik ASET dan AKSES yang merupakan dua pilar utama dalam pemulihan dan ketahanan nelayan, menjadi wacana mainstream yang terus dibicarakan. Selain itu, memanfaatkan momentum penting untuk mengakomodasi kepentingan nelayan menjadi salah satu upaya lainnya yang harus dilakukan.
Penguatan Kapasitas dan Perjalanan Advokasi
Untuk memastikan perjuangan ini berjalan efektif, Majelis Nelayan Bersatu juga fokus pada peningkatan kapasitas anggotanya. Mereka dibekali dengan pemahaman tentang hak-hak konstitusional, permasalahan perubahan iklim dan konsekuensi terhadap masyarakat pesisir, hak yang terlanggar jika negara abai, serta kebijakan pembangunan yang adaptif dan berketahanan iklim sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Proses ini bertujuan untuk membangun kerangka berpikir yang kuat, agar tuntutan politik yang diperjuangkan dapat tersampaikan dalam proses advokasi. Mereka harus tahu jalannya (Knows the way), menunjukan jalannya (Shows the way), berjuang dan bergerak menuju ke arahnya (Goes to the way). Sejak resmi terbentuk, Majelis Nelayan Bersatu mulai melakukan perjalanan advokasi isu perubahan iklim. Tiga tuntutan prioritas yang telah dirumuskan yakni: pembangunan pemecah gelombang, asuransi aset, dan akses pinjaman tanpa agunan, menjadi peta jalan perjuangan mereka. Langkah awal yang diambil adalah menjalin komunikasi langsung dengan instansi-instansi pemerintah terkait. Pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan Kota Kupang, serta audiensi dengan Plt. Walikota Kupang, menjadi pintu gerbang untuk menyampaikan suara mereka secara resmi. Namun, perjuangan ini tidak hanya berhenti pada pertemuan formal.
Majelis Nelayan Bersatu juga aktif berkolaborasi dengan Penyuluh Perikanan KKP di Kota Kupang, sebuah langkah strategis untuk membangun aliansi di dalam ekosistem perikanan. Berjalan bersama penyuluh menjadi taktik, untuk memastikan Majelis Nelayan Bersatu dapat mengakses manfaat yang ada pada dinas Perikanan, baik itu akses bantuan maupun akses permodalan serta peningkatan kapasitas kolektif perikanan. Mereka juga memanfaatkan setiap momentum untuk memperluas jangkauan isu. Menjadi peserta maupun narasumber di berbagai forum, baik yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) maupun forum kolaborasi lintas sektor, adalah cara efektif untuk menggaungkan tuntutan mereka. Dengan berbagi kisah dan pengalaman nyata tentang dampak perubahan iklim, mereka tidak hanya mengadvokasi dan memperluas jangkauan, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik tentang kerentanan masyarakat pesisir.
Perjalanan advokasi Majelis Nelayan Bersatu tentu tidak mulus. Berbagai kendala harus mereka hadapi. Sebagai komunitas yang relatif baru, membangun kredibilitas dan memastikan suara mereka didengar oleh para pengambil kebijakan membutuhkan waktu dan upaya ekstra. Tuntutan mereka harus melewati berbagai meja diskusi dan tahapan yang panjang, sementara kebutuhan nelayan untuk segera bangkit semakin mendesak. Namun, kendala-kendala ini tidak mematahkan semangat mereka. Majelis Nelayan Bersatu terus mencari cara kreatif untuk memperkuat advokasi. Mereka memanfaatkan media seperti dalam film Climate Witness, podcast di televisi dan radio, hingga kuliah umum untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, terus dilakukan di sepanjang tahun berjalan.
Semua upaya ini akhirnya mulai membuahkan hasil. Perlahan, perjuangan Majelis Nelayan Bersatu tidak lagi hanya sebatas suara di forum-forum diskusi, tetapi mulai diakui oleh pemerintah dan menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan nelayan. Selama hampir empat tahun berproses bersama program VCA, Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang berhasil mendapatkan pengakuan resmi melalui SK Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang. Legalisasi ini menjadi landasan penting bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak nelayan di forum-forum kebijakan. Tidak hanya itu, mereka kini mampu mengakses bantuan alat produksi seperti freezer berkapasitas 50 kilogram, insect killer, cool box, keranjang, dan timbangan digital 500 kilogram. Peralatan-peralatan ini akan membantu menjaga kualitas ikan dan meningkatkan daya tawar nelayan di pasar.
Dukungan juga datang berupa alat pemanggang ikan, panci kukus, dan cup sealer, yang memungkinkan nelayan mengembangkan usaha olahan pangan dan menciptakan inovasi produk turunan seperti stik rumput laut dan dimsum ikan tuna. Upaya ini bukan hanya menambah pendapatan, tetapi juga membuka peluang kerja baru.
Di sisi lain, Majelis Nelayan Bersatu mendorong anggota untuk memanfaatkan Kartu KUSUKA agar anak-anak nelayan bisa mengakses beasiswa melalui jalur khusus di Politeknik KKP. Mereka juga mengadvokasi perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan skala kecil dan tradisional, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan.
Tak berhenti di situ, mereka ikut terlibat langsung dalam Musrenbang Inklusif Provinsi NTT, membawa isu-isu strategis seperti pembangunan pemecah gelombang, tata kelola sampah pesisir, dan jaminan perlindungan sosial nelayan. Kini, suara nelayan mulai menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan pesisir di Kota Kupang.
Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa perjuangan Majelis Nelayan Bersatu bukan sekadar wacana, tetapi telah menghasilkan perubahan nyata. Namun bagi mereka, ini baru permulaan. Majelis Nelayan Bersatu berkomitmen terus mengawal agar dua pilar perjuangan mereka, ASET dan AKSES. Sehingga benar-benar menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan pesisir.
