Wilayah Kerja PIKUL

Program MATAHATI (Mempromosikan Kabupaten Kupang yang Tangguh dan Inklusif) 

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, Yayasan PIKUL melalui Program Matahati melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas. Program ini tidak hanya mempromosikan inklusi disabilitas melalui advokasi kebijakan, tetapi juga dengan pembentukan kelompok inklusi serta penyediaan layanan yang dibutuhkan. Pada tahun 2024, PIKUL melaksanakan program lanjutan untuk memperkuat akses dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai wilayah kerja, terdapat enam desa yang terpilih, yaitu Desa Bioba, Desa Oelbanu, Desa Letkole, Desa Bitobe, Desa Fatumonas, dan Desa Leloboko, yang menjadi pusat pelaksanaan program ini.

Program “Suara untuk Aksi Iklim”/Voice For Climate Action 

Program Suara untuk Aksi Iklim dijalankan di tiga wilayah pesisir Kabupaten dan Kota Kupang. Di kampung Bajo, Kelurahan Sulamu, permasalahan utama yang dihadapi adalah sampah yang menumpuk di pesisir. Di Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, masyarakat terdampak badai siklon tropis Seroja pada April 2021, termasuk nelayan yang kehilangan perahu dan kemudian beralih menjadi petani rumput laut. Semenatar itu, di pesisir Tanah Merah hingga Noelbaki, Kabupaten Kupang, masyarakat melakukan penanaman dan pelestarian mangrove sepanjang dua kilometer untuk melindungi pesisir dari gelombang laut serta menjaga keberlanjutan ekosistem.

Program “Ketahanan Ekologis di Pulau Kecil (Kabupaten Sabu)”

Program GEF SGP 7 dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, sebuah wilayah kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim. Pulau Sabu menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan air, degradasi ekosistem, serta ancaman krisis pangan akibat cuaca yang tidak menentu, sehingga dipilih sebagai lokasi utama program untuk membangun ketahanan sosial-ekologis berbasis kearifan lokal.

Koalisi Keadilan iklim 

Program ini mendukung masyarakat Indonesia mengalami keadilan iklim dan memulihkan sistem keadilan iklim. Tiga tujuan utama koalisi ini adalah kebijakan keadilan iklim, gerakan yang dibangun oleh masyarakat sipil, dan membangun narasi keadilan dari masyarakat sipil. ICJS 2025 di Jakarta menghadirkan suara 9 kelompok rentan: masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, miskin kota, orang muda, lansia, dan penyandang disabilitas. Mereka menegaskan krisis iklim adalah krisis keadilan dan kemanusiaan, menuntut negara bertindak nyata melindungi rakyat, bukan sekadar jargon.

BUILD 

Yayasan PIKUL, dengan dukungan dari Ford Foundation, berupaya memperkuat manajemen institusional guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan keadilan iklim. Upaya ini dilakukan melalui advokasi yang inklusif serta kampanye adaptasi perubahan iklim yang lebih efektif. 

Riset 

Laporan hasil riset Yayasan PIKUL bersama Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) ini mengulas peran penting pemerintah daerah, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai komitmen Indonesia melalui NDC dan ENDC. 

Post Related

Scroll to Top