Mangrove di Pulau Kecil Tidak Bisa Dinilai dari Angka Hektar

Bapikul Edisi IV | April 2026
Opini oleh Lerthy Menthary Suek, lulusan Magister Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada asal Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Fokus kajiannya meliputi ekologi mangrove, pengelolaan pesisir, dan dinamika sosial-ekologis di pulau-pulau kecil.

Dalam berbagai kebijakan dan laporan pengelolaan mangrove di Indonesia, indikator luasan kawasan sering digunakan sebagai dasar untuk menetapkan target rehabilitasi maupun prioritas pengelolaan. Pendekatan ini penting dalam skala nasional, terutama untuk memetakan kondisi mangrove secara menyeluruh dan mengukur capaian program pemulihan ekosistem pesisir. Namun pendekatan berbasis luasan saja tidak selalu cukup untuk memahami arti strategis mangrove di wilayah pulau kecil. Di wilayah seperti ini, mangrove tidak hanya soal berapa hektar yang tersisa, melainkan seberapa besar perannya dalam menjaga keberlanjutan pulau dan kehidupan masyarakat pesisir.

Di Kawasan Hutan Lindung Oelua di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2512/MENLHK PKTL/KUHP/PLA.2/4/2017 luas mangrove hanya sekitar 92,65 hektar. Jika dibandingkan dengan kawasan mangrove lain di Indonesia yang luasnya mencapai ratusan bahkan ribuan hektar, angka ini terlihat kecil. Dalam banyak perspektif perencanaan wilayah pesisir, kawasan dengan luasan seperti ini mungkin tidak langsung masuk dalam kategori prioritas utama. Namun bagi pulau kecil seperti Rote, luasan tersebut bukan sekadar ukuran vegetasi. Ia adalah pelindung garis pantai, ruang hidup berbagai organisme pesisir, sekaligus bagian penting dari sistem penghidupan masyarakat setempat.

Di pulau kecil, nilai mangrove tidak bisa dinilai dari angka hektar semata. Pulau kecil memiliki karakteristik ekologis yang berbeda dengan pulau besar. Ruang daratan yang terbatas membuat dinamika interaksi antara daratan dan laut berlangsung dalam skala yang lebih sempit tetapi lebih intens. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan mangrove bahkan dalam luasan yang relatif kecil, memiliki fungsi yang jauh lebih strategis dibandingkan kawasan mangrove dengan luasan serupa di wilayah yang lebih luas. Mangrove menjadi salah satu benteng alami utama yang menjaga stabilitas garis pantai sekaligus menopang keseimbangan ekosistem pesisir secara keseluruhan. Di banyak pulau kecil, masyarakat biasanya membangun pemukiman di dekat pantai karena lebih mudah memperoleh ikan, melakukan perjalanan melalui jalur laut, dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi. Kondisi ini membuat kawasan pesisir menjadi ruang hidup utama masyarakat sekaligus ruang yang paling rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga keberadaan mangrove menjadi semakin penting sebagai sistem perlindungan alami bagi pulau dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Dalam konteks pulau kecil, penting tidaknya suatu kawasan mangrove tidak hanya ditentukan oleh luas absolutnya, tetapi juga oleh proporsinya terhadap wilayah pulau secara keseluruhan. Luasan mangrove yang tampak kecil secara nasional dapat memiliki arti yang sangat besar jika dilihat sebagai bagian dari sistem perlindungan pesisir pada pulau dengan ruang daratan terbatas. Dalam situasi seperti ini, perubahan kecil pada tutupan mangrove dapat memengaruhi keseimbangan ekologis pulau secara langsung.

Peran perlindungan ini menjadi semakin penting ketika pulau kecil menghadapi ancaman abrasi pantai dan kenaikan muka air laut. Tidak seperti wilayah daratan luas yang memiliki alternatif perlindungan alami lain, pulau kecil sering kali hanya bergantung pada vegetasi pesisir sebagai garis pertahanan pertama terhadap dinamika laut. Dalam situasi seperti ini,

kehilangan sebagian kecil mangrove bukan hanya berarti berkurangnya tutupan vegetasi, tetapi juga berkurangnya kapasitas pulau dalam menghadapi tekanan lingkungan. Selain berfungsi sebagai pelindung fisik pulau, mangrove juga memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas perairan pesisir. Ekosistem mangrove menyediakan habitat penting bagi berbagai organisme seperti ikan, kepiting, dan moluska yang menjadi bagian dari sistem penghidupan masyarakat pesisir. Banyak aktivitas penangkapan ikan tradisional memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan mangrove, baik sebagai lokasi tangkap maupun sebagai bagian dari rantai ekologi perairan pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada vegetasi mangrove di pulau kecil dapat berdampak langsung pada sistem ekonomi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan mangrove di Indonesia banyak difokuskan pada target rehabilitasi dalam skala hektar sebagai bagian dari strategi nasional pemulihan ekosistem pesisir. Hal ini tercermin dalam kebijakan percepatan rehabilitasi mangrove nasional yang menargetkan pemulihan sekitar 600.000 hektar mangrove melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta berbagai program rehabilitasi mangrove yang dijalankan pemerintah. Pendekatan ini penting untuk memperkuat komitmen pemulihan mangrove secara luas. Namun dalam konteks pulau kecil, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan perspektif yang lebih kontekstual yang mempertimbangkan fungsi mangrove sebagai bagian dari sistem perlindungan pulau secara utuh.

Pengalaman di kawasan mangrove Oelua menunjukkan bahwa meskipun luasannya relatif kecil, mangrove memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kehidupan masyarakat pesisir sekaligus menunjukkan kerentanan ekologis yang tinggi. Kawasan mangrove ini menjadi salah satu pelindung utama wilayah pesisir di sekitarnya, yang juga merupakan ruang hidup dan aktivitas masyarakat. Mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi dan gelombang laut, sekaligus sebagai habitat penting bagi biota perairan yang mendukung aktivitas perikanan masyarakat setempat. Namun demikian, hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa tekanan aktivitas manusia telah memicu penurunan kualitas ekosistem, yang ditandai dengan berkurangnya vegetasi pada beberapa bagian kawasan serta menurunnya produktivitas perairan, termasuk penurunan kepadatan plankton. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan pada luasan yang relatif kecil dapat memicu dampak ekologis, baik terhadap fungsi perlindungan pesisir maupun terhadap keberlanjutan sumber daya yang dimanfaatkan masyarakat.

Dalam konteks perubahan iklim, perspektif ini menjadi semakin penting. Pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang paling rentan terhadap kenaikan muka air laut dan perubahan dinamika pesisir. Dalam kondisi seperti ini, mangrove berfungsi sebagai salah satu sistem perlindungan alami yang paling efektif. Bahkan dalam luasan yang terbatas, mangrove tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekosistem pesisir dan mengurangi risiko bencana di wilayah pulau kecil.

Karena itu, setiap perubahan kecil pada vegetasi mangrove di pulau kecil perlu diperhitungkan secara serius. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hilangnya vegetasi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan fungsi ekologis, perubahan dinamika sosial masyarakat pesisir, serta perubahan kapasitas pulau dalam menghadapi tekanan lingkungan di masa depan.

Sudah saatnya pendekatan pengelolaan mangrove di Indonesia tidak hanya melihat angka luasan sebagai indikator utama dalam menentukan nilai suatu kawasan. Pulau-pulau kecil membutuhkan perspektif yang lebih kontekstual. Perspektif yang melihat mangrove sebagai bagian dari sistem kehidupan pulau secara utuh, sebagai pelindung garis pantai, sebagai ruang hidup organisme pesisir, dan sebagai penopang keberlanjutan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Di pulau kecil, mangrove bukan sekadar ekosistem pesisir. Ia adalah penjaga pulau.

Tags :

bapikul