Bapikul Edisi VI | Juni | Opini Oleh Firdaus Cahyadi – Mahasiswa doctoral, Program Studi Sosiologi Pedesaan, IPB University, Jawa Barat, Indonesia.
Hampir tidak ada yang memungkiri bahwa saat ini bumi yang kita huni sedang mengalami krisis iklim. Emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir terus meningkat dari tahun ke tahun. Data International Energy Agency (IEA), mengungkapkan bahwa 2023 menjadi tahun dengan emisi GRK tertinggi sejak tahun 2001. Pada tahun 2023, emisi GRK yang berasal dari penggunaan energi fosil mencapai 37,4 gigaton. Emisi GRK itu menyebabka$n krisis iklim.
Laporan IPCC tahun 2022, mengungkapkan dampak buruk krisis iklim telah membahayakan kehidupan bumi. Menurut World Meteorological Organization (WMO) tahun 2022 juga mengungkapkan bahwa krisis iklim telah menyebabkan bencana ekologi berupa cuaca ekstrim di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Menurut laporan itu frekuensi bencana iklim terus mengalami peningkatan frekuensi selama 50 tahun terakhir.
Konsekuensi dari meningkatnya bencana iklim itu adalah munculnya wacana aksi adaptasi dan mitigasi krisis iklim dalam waktu yang bersamaan. Aksi mitigasi krisis iklim diarahkan untuk mengurangi emisi GRK, penyebab krisis iklim. Aksi mitigasi diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan krisis iklim, termasuk dalam kegiatan ini adalah memperkuat ketahanan pangan.
Di Indonesia, wacana aksi mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim itu secara bersamaan itu justru menjadi pijakan untuk memunculkan proyek-proyek skala besar yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Untuk mempercepat implementasi proyek itu munculah skema Proyek Startegis Nasional (PSN).
Di tengah menguatnya wacana aksi adaptasi dan mitigasi secara bersamaan itulah muncul film dokumenter yang berjudul, ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’. Film itu mencoba mendokumentasikan masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di selatan Papua dalam melawan proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu untuk bahan bakar kendaraan. Tentu saja, wacana aksi adaptasi dan mitigasi versi pemerintah bukan versi masyarakat lokal. Dari sinilah kemudian akan menarik bila melihat film ‘Pesta Babi’ ini dari kacamata Michel Foucault.
Foucault adalah filsuf dari Prancis, yang salah satu kajiannya terkait relasi antara kekuasaan/pengetahuan (power/knowledge). Menurut Foucault, kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan memperkuat kekuasaan. Relasi kekuasaan dan pengetahuan itu untuk membangun sebuah rezim kebenaran. Rezim kebenaran ini digunakan untuk membenarkan (justifikasi) tindakan kekuasaan dan juga membungkam suara-suara (pengetahuan) lain yang mencoba menggugat tindakan kekuasaan itu. Wacana, menurut Foucault, adalah media di mana kekuasaan dan pengetahuan bertemu
Dalam film ‘Pesta Babi’ di menit 45.14, sangat jelas terlihat bahwa pengetahuan yang diklaim oleh kekuasaan sebagai pertanian modern telah membuat konstruksi dan labeling bahwa masyarakat Papua tidak bisa bertani. Alasannya, para petani Papua bertani dengan tidak menggunakan peralatan pertanian modern. Dalam menit 47:42 di film itu secara jelas mengungkapkan bahwa wacana ‘edukasi bertani’ dan bantuan OPL (Optimalisasi Lahan) digunakan sebagai pijakan untuk membangun sebuah rezim kebenaran. Rezim kebenaran itu kemudian digunakan untuk mengubah peradaban berburu-meramu menjadi petani industrial.
Dalam konteks Papua, seperti terlihat dalam film ‘Pesta Babi’ itu, negara secara agresif mendefinisikan secara tunggal apa yang disebut sebagai pangan dan energi terbarukan. Dalam menit ke 46:01, juga terlihat jelas kekuasaan (negara) memproduksi pengetahuan dengan mendefinisikan pangan dengan menggunakan logika militeristik, secara seragam, sebagai komoditas padi atau beras industrial. Produksi pengetahuan itu menggeser posisi pengetahuan lokal terkait pangan seperti pengetahuan terkait sagu, keladi, dan peradaban berburu-meramu masyarakat adat Marin, Auyu, Muyu, dan Yi.
Akibat produksi pengetahuan dari kekuasaan itulah rawa dan hutan adat yang kaya akan keanekaragaman hayati dan berfungsi sebagai supermarket alami bagi masyarakat lokal lantas dibabat habis atas nama ketahanan pangan dan energi. Dalam film, ‘Pesta Babi’ di menit 12:09 terlihat bahwa ketika ekosistem penyangga kehidupan masyarakat adat hancur maka negara secara tidak langsung sedang membiarkan sebuah peradaban lokal punah secara perlahan. Ironisnya, di menit 07:26 di film tersebut juga terlihat bahwa dikorbankannya masyarakat adat Papua untuk menghidupkan pihak lain dari kelas menengah atas di pusat komersial yang membutuhkan bahan bakar biodiesel (B50) untuk mobil-mobil pribadinya.
Dari peristiwa yang terungkap di film itu, kita melihat relevansi konsep biopolitik dari Foucault. Menurut Foucault, biopolitik adalah relasi antara kekuatan politik berpotongan dengan kehidupan biologis, membentuk tubuh, perilaku, dan kesejahteraan populasi melalui beragam strategi dan kontrol. Dalam film, ‘Pesta Babi’ itu kita dapat melihat bahwa ancaman kematian warga Papua datang dari hilangnya akses terhadap air bersih yang kini tercemar pestisida dari udara, rusaknya siklus pangan adat, dan pemiskinan struktural.
Dalam film, ‘Pesta Babi’ itu kita juga dengan jelas melihat bahwa ada upaya pendisiplinan warga Papua dengan agenda ekonomi-politik kekuasaan (negara) yang telah ditopang dengan pengetahuan tertentu. Upaya pendisiplinan warga itu dilakukan oleh kekuasaan dengan menggunakan konsep panapticon yang juga dipopulerkan oleh Foucault. Ia mengembangkan konsep ini menjadi pengawasan yang tidak lagi bergantung kepada bentuk bangunan, tetapi pengawasan yang searah, di mana masyarakat yang diawasi tidak bisa menentukan mereka sedang diawasi atau tidak.
Implementasi konsep panapticon Foucault itu dalam film, ‘Pesta Babi’ ini tampak di menit ke 26:48 yang mengungkapkan kehadiran 56.000 personel tentara dan pembangunan markas militer (Korem/Batalyon). Markas militer itu didirikan tepat di samping wilayah konsesi swasta. Ini adalah bentuk nyata dari pengawasan ketat seperti dalam konsep panapticon.
Salah satu konsep penting Foucault adalah tidak ada kekuasaan tanpa ada perlawanan. Dengan kata lain, kekuasaan negara dan modal di Papua tidak pernah bekerja di ruang hampa. Dalam film, ‘Pesta Babi’, bentuk perlawanan itu terlihat ketika salib-salib tersebut tidak ditancapkan di pekarangan gereja, melainkan di dusun-dusun sagu dan hutan yang terancam. Ini adalah upaya merebut kembali ruang diskursus. Ini upaya warga membalikkan simbol spiritualitas untuk menyatakan batas tegas penolakan terhadap proyek yang mengancam kehidupan mereka.
Bukan hanya itu, masyarakat suku Muyu merawat tradisi Awon Atatbon atau pesta babi, sebuah ritual kebudayaan yang membutuhkan persiapan sepuluh tahun untuk memelihara babi secara liar di dalam belantara hutan adat mereka. Perayaan ini bukan sekadar ritual adat biasa. Ini juga sebuah bentuk perlawanan dengan cara konsolidasi aliansi sosial antar-marga untuk berkomitmen menjaga keutuhan ekosistem hutan dari ancaman deforestasi.
Jika menggunakan kacamata Foucault, film dokumenter, ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’, juga bagian dari bentuk perlawanan terhadap kuasa negara dan modal di Papua. Terlebih film dokumenter itu kemudian mampu menggerakan perlawanan kelompok-kelompok masyarakat sipil di Papua dan luar Papua.
Papua adalah daerah yang memiliki kekayaan melimpah. Namun, pemerintah Indonesia sepertinya hanya memperlakukan daerah kaya itu seperti tanah kosong, sehingga dengan sesuka hatinya mengeksploitasi alam di Papua tanpa mempertimbangan keberlanjutan kehidupan di pulau itu. Ketahanan pangan dan energi adalah wacana yang mulia bagi segelitir elite di lingkar kekuasaan ekonomi-politik Indonesia. Namun, bagi warga Papua, wacana itu tak lebih seperti kutukan yang mengancam kehidupan mereka.
Saat artikel ini ditulis, sedang muncul aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di permukaan, tuntutan para mahasiswa terkait problem Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tapi bila ditelisik lebih dalam hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap Prabowonomics, model pembangunan ala Prabowo Subianto yang mengarustamakan ekonomi ekstraktif dan militerisme. Ekonomi ekstraktif dan militerisme seperti digambarkan dalam film ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’. Lantas apa kaitannya Prabowonomics dengan MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih?
Model pembangungan ekstraktif dan militerisme adalah pilar pertama Prabowonomics. Pilar keduanya adalah kebijakan populisme dengan tujuan membangun kesadaran palsu masyarakat terhadap daya rusak pilar pertama. MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, adalah perwujudan pilar kedua Prabowonomics, membangun kesadaran palsu. Artikel ini bagian dari upaya melawan pilar kedua dari Prabowonomics yang hendak menyuntikan kesadaran palsu di masyarakat.
Bapikul Edisi VI | Juni | Opini Oleh Firdaus Cahyadi – Mahasiswa doctoral, Program Studi Sosiologi Pedesaan, IPB University, Jawa Barat, Indonesia.
