Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025
Kami, rakyat dari berbagai latar belakang—masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, pemuda, masyarakat miskin kota, dan penyandang disabilitas—mengalami langsung dampak […]
Sampah di Saku Kebijakan
Di Kupang, sampah bukan lagi sekadar plastik yang terbang dari pasar ke got. Ia telah menjelma menjadi ornamen kota, hiasan
Rumah Ikan di tengah Krisis: Ketika Konservasi Lahir dari Komunitas
Lautan, sumber kehidupan yang tak ternilai, kini menghadapi tantangan yang kian mendesak. Hasil tangkapan laut stagnan, ekosistem rusak, dan tekanan
Memo Kebijakan: Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Sabu Raijua menghadapi krisis sumber daya air akibat kondisi geografisnya yang kering serta eksploitasi air tanah yang tidak terkendali
Waiwuring, Cinta yang Terapung di Terumbu Karang.
Waiwuring, sebuah desa pesisir di timur Flores, menjadi cermin kecil dari dampak besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global. Wilayah
Tanah Retak, Laut Naik: Membaca Ketimpangan Iklim dari Pinggiran Indonesia
Diskursus perubahan iklim dalam ruang-ruang akademik dan kebijakan seringkali terlalu jauh dari realitas konkret masyarakat di pinggiran. Bahasa teknokratik seperti
Keanekaragaman Pangan Laut: Antara Potensi, Ekstraktivisme, dan Perjuangan Keadilan Ekologis
“Saya rasa, pangan laut itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di pesisir.” Kiston Diaz, Pemilik rumah makan Tepi Rumah
ARUKI Desak Pemerintah Wujudkan SNDC yang Transparan, Ambisius, dan berkeadilan Iklim
Siaran Pers Jakarta, 18 Juni 2025 – Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyayangkan proses penyusunan dokumen Second Nationally Determined
Tumpang Tindih Pembangunan dan Krisis Iklim di Indonesia Timur
Rencana pembangunan berskala besar di Indonesia, seringkali dibungkus dengan dalih meningkatkan ketahanan pangan, energi atau pariwisata. Meskipun terdengar mulia, sejarah
RUU Daerah Kepulauan sebagai Wujud Desentralisasi Asimetris dalam Mengatasi Ketimpangan Antar Daerah
DISPARITAS ANTAR DAERAH Isu ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia masih serius meski desentralisasi telah berjalan sekitar 26 tahun. Padahal
