Negara melalui kebijakannya harus dapat menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia warga negaranya. Lalu, mengapa Pemerintah Pusat cenderung […]
Inklusi sosial sering dipahami secara pragmatis: semua duduk bersama di kelas yang sama. Namun neurosains sosial manusia mengajarkan sesuatu yang
Konsorsium MATAHATI membuka kesempatan bagi tim evaluator independen untuk melakukan evaluasi Fase I Program MATAHATI (Mendorong Kabupaten Kupang yang Humanis,
Krisis Air Sama Dengan Luka Ganda Perempuan Bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan di lingkar tambang seringkali kita temukan, seperti
Ursula Ale’ut masih mengingatnya dengan jelas. Selama dua tahun bergabung dengan koperasi di desanya, ia rutin menyetor uang tabungan. Hingga
Dokumen Titik Nol Keadilan Iklim merupakan kompilasi riset lapangan yang merekam bagaimana krisis iklim berkelindan dengan model pembangunan berskala besar
Musim hujan sejak awal 2026 tidak hanya membawa curah air tinggi, tetapi juga memperparah kerentanan hidup masyarakat, terutama mereka yang
Di tengah krisis berlapis yang melanda Indonesia Timur dari perubahan iklim, ketimpangan pembangunan, hingga bias kebijakan yang menjauh dari kebutuhan
Oelbanu, Amfoang Selatan – Kamis pagi (18/9), suara gong pembuka menggema di halaman kantor Desa Oelbanu. Warga sudah menyiapkan meja
“Kita di NTT ini su biasa hidup susah. Prinsip kami diperhatikan pemerintah pusat ya syukur, tidak diperhatikan juga tidak apa-apa.
Copyright © 2024 Yayasan PIKUL
